PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Sumsel. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan penyaluran solar dan Pertalite tepat sasaran sekaligus memberantas praktik penyalahgunaan yang selama ini merugikan masyarakat.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku penyelewengan BBM subsidi. Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menindak tegas apabila menemukan sindikat yang memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun bisnis ilegal.

Menurut Herman Deru, modus penyalahgunaan BBM subsidi masih banyak ditemukan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Salah satu praktik yang paling sering terjadi adalah kendaraan melakukan pengisian berulang menggunakan tangki yang telah dimodifikasi atau memanfaatkan lebih dari satu barcode untuk kendaraan yang sama dengan mengganti nomor polisi secara bergantian.

"Modus seperti ini sudah saya minta kepada jajaran kepolisian untuk ditindak tegas. Ini merupakan hak masyarakat yang berhak menerima subsidi dari pemerintah, bukan untuk disalahgunakan apalagi diperjualbelikan kembali demi keuntungan pribadi," tegas Herman Deru.

Selain melibatkan aparat penegak hukum, Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Selatan ikut memperkuat pengawasan di wilayah masing-masing. Pemerintah kabupaten dan kota diminta mengawasi aktivitas di SPBU serta memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum maupun sindikat.

Herman Deru menilai pengawasan distribusi BBM tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi dan aparat kepolisian. Diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pengelola SPBU, hingga masyarakat agar praktik penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, Gubernur juga meluruskan informasi yang berkembang mengenai pengaturan jam operasional pengisian BBM. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh SPBU di Sumatera Selatan, melainkan hanya diterapkan pada 10 dari 48 SPBU yang berada di Kota Palembang dan selama ini menimbulkan antrean panjang hingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Bahkan, sebagai solusi untuk mengurai antrean, Pemprov Sumsel memutuskan memperpanjang waktu pelayanan di SPBU yang terdampak. Jika sebelumnya pelayanan malam berlangsung mulai pukul 22.00 WIB hingga 04.00 WIB, kini jam operasional diperpanjang menjadi pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan, terutama di ruas-ruas jalan utama yang selama ini sering dipenuhi antrean.

Herman Deru berharap keberadaan Satgas BBM mampu menciptakan sistem distribusi yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. Dengan pengawasan yang semakin ketat serta penindakan terhadap mafia BBM subsidi, pemerintah optimistis hak masyarakat untuk memperoleh BBM bersubsidi dapat terlindungi, sementara kelancaran lalu lintas dan pelayanan di SPBU juga semakin baik.