Curhat Warga Seberang Ulu: Dari Puskesmas Tertinggal Hingga Lahan TPU, DPRD Sumsel Siap Kawal ke Provinsi

FAKTUALSUMSEL, PALEMBANG – Suara warga kembali menggema di hadapan para wakil rakyat. Enam anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang turun langsung ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang IV Tahun 2025, Senin (12/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Puskesmas OPI Jakabaring, Kantor Lurah 5 Ulu Seberang Ulu I, dan Kantor Lurah Ogan Baru Kecamatan Kertapati ini dihadiri oleh enam legislator lintas partai: Abdullah Taufik (Gerindra), Aryuda Permana Kesuma (Golkar), Muhammad Toha (PKS), Romiana Hidayatullah (PDI Perjuangan), Chairul Matdiah (Demokrat), dan Firmansyah Hakim (NasDem).

Di hadapan para wakil rakyat, warga tak segan menyampaikan keluh kesah mereka yang selama ini tak tersentuh kebijakan. Mulai dari tumpukan sampah, fasilitas kesehatan yang terbatas, hingga persoalan gaji RT yang belum jelas arah kebijakannya. “Kami tidak butuh janji, kami butuh aksi nyata,” ujar Syarbani, warga Ogan Baru, disambut tepuk tangan peserta.

Keluhan juga datang dari drg. Andhika Sitasari, Kepala Puskesmas OPI Jakabaring. Ia menyoroti minimnya sarana pendukung dan tumpang tindih lahan fasilitas kesehatan yang ia pimpin. “Kami sudah berupaya maksimal melayani masyarakat, tapi keterbatasan fasilitas membuat kami sering kewalahan,” ungkapnya.

Tak kalah tegas, perwakilan warga 5 Ulu menyoroti masalah kebersihan yang sudah menjadi “penyakit tahunan”. Menurutnya, tumpukan sampah masih sering terlihat di titik-titik padat penduduk karena ketiadaan bak sampah permanen. “Kami sudah sering menyampaikan, tapi belum ada solusi konkret. Akibatnya warga jadi apatis,” ujarnya dengan nada kecewa.

Dalam forum yang berlangsung terbuka itu, muncul pula isu penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dinilai masih bersifat seremonial. “Sering kali hanya datang untuk foto dokumentasi, pasien diangkut, lalu dikembalikan lagi. Kami ingin penanganan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas,” tegas Syarbani.

Menanggapi beragam keluhan tersebut, Aryuda Permana Kesuma dari Fraksi Golkar menegaskan komitmen DPRD untuk membawa aspirasi rakyat ke tingkat provinsi. “Banyak sekali masukan hari ini, mulai dari infrastruktur, lahan, kesehatan, hingga pendidikan. Semuanya kami catat dan akan kami perjuangkan agar bisa terwujud,” ujarnya.

Sementara Abdullah Taufik (Gerindra) menjelaskan bahwa beberapa permasalahan yang diadukan masyarakat sejatinya sudah mulai ditindaklanjuti. Salah satunya, terkait penerangan jalan dan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang kini tengah dalam proses verifikasi. “Tidak mandek, tapi sedang berprogres. Kami di Komisi II mendorong percepatan sertifikasi hampir 3.000 bidang tanah agar punya kejelasan hukum,” jelasnya.

Isu hangat lainnya, yaitu gaji RT dan RW, juga tak luput dari pembahasan. Taufik Abdullah menjelaskan bahwa DPRD telah melakukan voting untuk memastikan insentif bagi perangkat lingkungan tetap direalisasikan meski sempat menuai perdebatan. “Kami tahu ini isu sensitif, tapi kami sepakat untuk memperjuangkan. Hasil voting pun berpihak kepada warga,” tegasnya.

Kegiatan reses ini menjadi cermin nyata hubungan antara rakyat dan wakilnya—sebuah ruang komunikasi publik yang jujur, kritis, namun konstruktif. Para legislator menegaskan, hasil dari serapan aspirasi kali ini akan dibawa ke rapat-rapat pembahasan program dan anggaran di tingkat provinsi. “Reses ini bukan sekadar formalitas. Kami datang untuk mendengar langsung suara warga, karena suara rakyat adalah dasar bagi setiap kebijakan yang kami buat,” tutup Aryuda. (Adv)