Pemkot Palembang Digugat : Ratu Dewa Tegas, Jangan Anti Kritik, Jawab dengan Kerja Nyata untuk Palembang

PALEMBANG – Masalah banjir yang kian sering melanda Kota Palembang kini memasuki babak baru. Dua warga, pengamat politik Sumatera Selatan Bagindo Togar BB dan pegiat media sosial Muhammad Ridwan Nedo, berencana melayangkan gugatan perdata terhadap Pemerintah kota serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Pemkot Palembang, Paramiswari.

Gugatan tersebut akan disampaikan melalui tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Abdul Rasyid SH dan Rekan. Tim yang terdiri dari Abdul Rasyid SH, Sadam Syahputra SH, dan Sunaryo SH MH itu menyiapkan gugatan dengan nilai mencapai Rp60 miliar. Langkah hukum ini didasari dugaan perbuatan melawan hukum terkait penanganan banjir yang dinilai belum optimal.

Kuasa hukum Abdul Rasyid SH menjelaskan, sambil menerima mandat dari Bagindo Togar BB untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang. Ia menyebut, banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir telah menyita perhatian masyarakat luas, bahkan viral di berbagai platform, sehingga memunculkan dorongan untuk menempuh jalur hukum sebagai bentuk aspirasi warga.

Selain permasalahan banjir, tim kuasa hukum juga menilai pernyataan dari pihak Prokompim Pemkot Palembang yang dinilai kurang tepat dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Pernyataan tersebut dianggap memicu keresahan masyarakat, terutama di tengah kondisi warga yang terdampak banjir hampir setiap kali hujan deras mengguyur kota.

“Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan ketenangan dan perlindungan. Pernyataan yang kurang tepat justru berpotensi memperkeruh suasana,” ujar Abdul Rasyid, Senin (27/4/2026). Ia menambahkan, gugatan akan segera diajukan pada pekan ini setelah melalui diskusi matang bersama tim hukum.

Di sisi lain, Bagindo Togar BB menegaskan bahwa langkah yang diambil bukanlah serangan pribadi, melainkan bentuk kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah kota. Ia menilai persoalan banjir di Palembang berkaitan erat dengan sistem drainase yang belum optimal, tata ruang yang perlu dibenahi, serta pengelolaan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Terpisah, Walikota Palembang Ratu Dewa mengingatkan seluruh jajaran masyarakat Pemerintah Kota Palembang agar tidak melontarkan anti kritik terhadap. Ia menegaskan, setiap kritik harus dijadikan bahan evaluasi dan dijawab dengan bukti kerja nyata, bukan dengan respon emosional yang justru memperkeruh suasana.

Pernyataan tersebut disampaikan Ratu Dewa saat ditemui di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (28/4/2026), menyikapi polemik gugatan masyarakat terkait persoalan banjir yang belakangan mencuat. Ia juga menyinggung respons yang kurang bijak dari salah satu pejabat yang sempat menuai sorotan publik.

"Kalau saya, akun resmi ada di Kominfo.Tetapi sekali lagi, kita jangan anti kritik. Dari semua kritik yang ada, bagi saya meski pahit, asam, atau getir silakan saja. Yang penting kita jawab dengan kerja keras, bekerja terus, dan melakukan yang terbaik," tegasnya.

Menurutnya, dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak semua upaya yang dilakukan akan langsung mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk menghentikan atau mengurangi kinerja. Saya pikir, terus saja jalan. Fokus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.Dalam konteks penanganan banjir di Palembang, Ratu Dewa mengungkapkan bahwa hal tersebut telah mengintensifkan komunikasi dengan kalangan praktisi dan praktisi.Kolaborasi ini dilakukan untuk mendapatkan solusi komprehensif yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif di lapangan.

“Mereka memberikan masukan secara komprehensif. Substansinya sama, yaitu untuk mengatasi banjir di Palembang. Saya ingin tidak sebatas studi, tetapi ada kemajuan dan tindak lanjut dari pokok-pokok pikiran yang bisa segera ditangani Pemkot,” jelasnya.

Ia menambahkan, berbagai masukan tersebut mencakup strategi penanganan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada perbaikan drainase, pembersihan saluran yang tersumbat, serta pengerukan retensi kolam yang diukur krusial dalam mengurangi akumulasi udara saat hujan deras.

Namun demikian, Ratu Dewa menegaskan bahwa upaya penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Pemkot Palembang tidak bisa bekerja sendiri. Harus terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk balai perwakilan pusat dan provinsi,” tandasnya. (Dil)