DPW PBB Angkat Bicara Soal Gejolak APBD 2026, Ketua Instruksikan Kawal Penuh Wako Palembang

PALEMBANG - Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumsel Chandra Darmawan, sangat menyayangkan terjadinya dinamika antara DPRD Kota Palembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palembang terkait APBD Tahun 2026. Akibat gejolak tersebut, kesepakatan bersama mengenai APBD tidak tercapai hingga batas akhir yang ditetapkan, yakni tanggal 30 November 2025.

Mantan anggota DPRD kota Palembang periode 2014-2019 ini mengatakan, sebagai partai pendukung Wali Kota Ratu Dewa, ia melihat kinerjanya sudah cukup baik untuk masyarakat, dengan turun langsung. "Wali Kota Palembang Ratu Dewa, kami dukung pada Pilkada 2024 lalu. Selama Ratu Dewa menjabat lebih kurang 9 bulan terakhir, cukup baik. Jadi kalau ada pihak yang menginginkan mengajukan hak interpelasi, perlu dipertanyakan, apa urgensinya?," kata Chandra, didampingi Ketua BKW PBB Sumsel Ali, Rabu malam (3/12/2025).

Chandra menegaskan, ia sudah memberikan intruksi kepada DPC PBB kota Palembang untuk mengawal penuh kebijakan Wali Kota, menurutnya PBB memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. "Sebagai Ketua DPW PBB Sumsel sudah menginstruksikan kepada Ketua DPC PBB Palembang mengawal penuh kebijakan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Kami lihat program pro rakyat yang dijalankan Wali Kota, seperti turun ke rakyat merespon keluhan rakyat sudah cukup baik, namun untuk merubah sistem menjadi lebih baik pasti membutuhkan waktu," tegasnya.

"Mengutip kata-kata pendiri PBB, sekaligus Menko Kumham Imipas, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Sistem yang buruk, akan membuat orang baik jadi orang jahat Sebaliknya, sistem yang baik, akan membuat orang jahat menjadi orang baik." Karenanya, Ratu Dewa, harus kita dukung agar sistem pemerintahan dikota Palembang menjadi baik.

Terpisah, menyikapi intruksi ketua DPW, Ketua DPC PBB Palembang Ade Victoria mengatakan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan partai non-parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan dan memberikan masukan kepada pemerintah kota  Palembang, terkait pembenahan sistem yang ada. "Seperti periode sebelumnya kita partai non parlemen biasanya diundang ketika diadakan nya rapat paripurna di DPRD kota Palembang. Tetapi pada periode ini kebiasaan itu SDH tidak ada lagi sehingga saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan seluruh partai non parlemen untuk berkoalisi dan menyuarakan suara rakyat lewat media media yang ada," ungkapnya.

Ade meminta, agar pihak-pihak yang berkonflik menjaga dan menahan ego masing-masing, mengingat APBD berkaitan erat dengan pembangunan daerah. "Kami melihat memang belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait APBD kota Palembang 2026.  Kan belum ada kesepakatan pada 29 November 2025. Seharusnya, Rapat Paripurna itu dilaksanakan setelah adanya kesepakatan," jelasnya.

Ia menyarankan agar dinamika ini diselesaikan secara harmonis dan profesional, sehingga anggaran yang ditetapkan untuk 2026 dapat berjalan sesuai program untuk kemaslahatan masyarakat. "Berdasarkan instruksi DPW, kami akan mengawal penuh kebijakan Wali Kota untuk kemaslahatan masyarakat Kota Palembang. Kami siap mendampingi Wali Kota Palembang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kota ini," tutup Ade.(rel/dil)