Putus Tengkulak, Polri Fasilitasi Kur dan Serapan Bulog ke petani

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui fasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog.
    
Polri mendorong ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus memutus mata rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026. Rakor ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan juga diikuti secara berani oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.

Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi modal penting untuk memperkuat strategi ketahanan pangan pada tahun 2026.

“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025, sehingga rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng, dikutip Karo SDM Polda Sumsel, Kombespol Sudrajat Hariwibowo saat menyampaikan informasi ke media di Palembang.

Menurutnya, di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan. Melalui skema pembiayaan KUR yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses permodalan bagi petani agar mampu menanam kembali dan memperluas lahan. Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah daerah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat.

Perwakilan Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.

Tak hanya fokus pada permodalan, Kombespol Sudrajat mengatakan Polri juga mengawali aspek hilir dengan menjaga stabilitas harga. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen petani tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga berpihak ke petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” ungkapnya.

Program kolaboratif ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta memerdekakan petani dari kemandirian di tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi kewajiban kredit secara berkelanjutan.

Melalui rakor ketahanan pangan 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat, produksi nasional meningkat, dan kesejahteraan petani jagung di berbagai daerah Indonesia dapat terwujud secara nyata.( Zul)