Gubernur Herman Deru Minta Layanan Jemput Bola Dioptimalkan untuk Percepat Ketertiban Administrasi Kependudukan

Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  Dr. H. Herman Deru menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor administrasi kependudukan. Ia menilai strategi pelayanan jemput bola harus menjadi budaya kerja seluruh jajaran Disdukcapil di Sumsel agar layanan benar-benar menyentuh masyarakat secara langsung dan merata.

Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri acara Pemberian Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Disdukcapil se-Sumsel yang digelar di Graha Bina Praja, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemprov Sumsel untuk menegaskan kembali pentingnya inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa persoalan administrasi kependudukan selama ini tidak hanya terletak pada sistem dan pelayanan, tetapi juga pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu. Banyak warga baru mengurus KTP saat menghadapi kebutuhan mendesak.

Ia menilai kebiasaan tersebut menjadi salah satu penyebab tidak akuratnya data kependudukan daerah. Ketidaklengkapan data penduduk dapat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program pembangunan pemerintah, sehingga dibutuhkan langkah agresif untuk mengatasinya. “Yang selalu saya ingatkan adalah pentingnya jemput bola. Ini menjadi nilai terbesar dalam pelayanan publik,” tegas Herman Deru. Menurutnya, cara ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjangkau kelompok masyarakat yang kesulitan datang ke kantor layanan.

Gubernur minta Bupati/Walikota hingga Kepala Desa dan Lurah untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan, bahkan sejak usia sekolah. Siswa yang memasuki usia wajib KTP harus mendapat pendampingan agar tidak terlambat mengurus identitas diri.

Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa data kependudukan adalah data paling dasar yang menjadi fondasi seluruh kebijakan pemerintah. Data seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga data kematian harus dijaga akurasinya dan diperbaharui secara berkala.

Herman Deru menambahkan bahwa tidak ada satu kebijakan pun yang dapat berjalan optimal tanpa data yang lengkap dan valid. Perencanaan pembangunan harus dimulai dari basis data yang jelas, sehingga arah intervensi pemerintah menjadi tepat sasaran.

Menurutnya, akurasi data tidak hanya bermanfaat dalam tahap perencanaan, tetapi juga sangat menentukan dalam proses evaluasi program pemerintah. Data yang salah atau tidak mutakhir dapat menyesatkan pengambilan keputusan.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan antara Bapenda Sumsel dan RSUD Siti Fatimah dengan Disdukcapil Provinsi Sumsel. Kerja sama ini diharapkan memperluas pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Perencana Ahli Muda Setditjen Dukcapil, Zainudin, S.Fil., M.Si., menuturkan bahwa inovasi pelayanan publik yang meraih penghargaan harus memenuhi unsur kebaruan, manfaat, efektivitas pelaksanaan, serta kemudahan untuk direplikasi. Kriteria ini menjadi standar peningkatan mutu pelayanan disdukcapil di seluruh Indonesia.

Pada kompetisi tersebut, Gubernur Sumsel menetapkan Top 3 Inovasi Disdukcapil diraih oleh Kota Pagaralam, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Lahat. Sementara Top 3 Inovator Disdukcapil diraih oleh Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Muara Enim.

Menutup acara, Herman Deru memberikan apresiasi kepada seluruh daerah yang berhasil menunjukkan kreativitas dalam meningkatkan pelayanan kependudukan. Ia berharap inovasi tersebut terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumsel.(rel/dil)